Rabu, 24 Februari 2010
Rangkasbitung - Bupati Lebak Bapak H. Mulyadi Jayabaya memerintahkan Inspektorat Kabupaten untuk secepatnya melakukan pengawasan terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang saat ini sedang berjalan.
Langkah ini perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan program yang akhirnya dapat merugikan masyarakat penerima program tersebut.
"Saya tidak mau kejadian di Kecamatan Maja dan Cipanas terulang. Pengelolaan dana PNPM tidak benar akibat penyalahgunaan oleh oknum,"Ujar Bapak Bupati Jayabaya seusai membuka acara Semiloka Pengintegrasian PNPM Mandiri perdesaan di pendopo Pemkab.
Bupati menegaskan, program PNPM yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Lebak, bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pembangunan infrastruktur serta perekonomian masyarakat desa.
"Tujuan program itu sangat bagus dan sangat mendorong program percepatan pembangunan yang telah dan sedang kita laksanakan. bila dana yang diperuntukannya tidak direalisasikan sesuai juklak dan juknis PNPM, Lebak tidak akan dipercaya pemerintah pusat sehingga di massa datang Lebak tidak akan diberikan program yang sama. marilah kita tanamkan kepercayaan pemerintah pusat, sehingga semua program yang diberikannya harus kita amankan dan dijalankan dengan baik," Tuturnya.
Jika dalam pengawasan tim Inspektorat di lapangan ditemukan kejanggalan, kata dia, inspektorat harus segera melaporkannya pada aparat penegak hukum, tentu disertai bukti awal yang cukup.
"Bila memang ada oknum melakukan penyalahgunaan dana PNPM, saya minta untuk segera dilaporkan pada aparat penegak hukum. Oknum seperti itu pantas untuk dijerat karena hanya akan merugikan masyarakat dan Daerah," unkapnya.
Sementara itu Kepala badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Masyarakat dan Pemerintah Desa (BP2KPBMPD) Adjidabulwatoni, mendukung sepenuhnya perintah tegas Bupati dengan mengamankan program nasional itu.
"Tidak hanya inspektorat, kami pun sebagai Leading Sector-nya turut diperintah utuk selalu mengawasinya. karena bila di salah satu Desa atau Kecamatan ada yang bermasalah, maka Kab. Lebak tidak akan lagi diberikan program PNPM oleh pemerintah pusat. yang jelas kita semua harus tidak rela jika Lebak dipermalukan oleh oknum seperti itu," Kata Adjibullwatoni.
Sumber : Fajar Banten
PNPM DI RT 01 RW 04 Ds. PELEM KEC. KERTOSONO KAB. NGANJUK DANA SIMPAN PINJAM WARGA TIDAK DIBERIKAN, MOHON TANGGAPAN
BalasHapusMR. SATAN mengatakan...
BalasHapusPNPM DI RT 01 RW 04 JL. JERUK Ds. PELEM KEC. KERTOSONO KAB. NGANJUK DANA SIMPAN PINJAM WARGA TIDAK DIBERIKAN, MOHON TANGGAPAN
maksudnya tidak dibolehkan utk dipinjam atau dikantongin oknum... lha kalau dikantongin oknum ini.. parah..., hayooo jangan ikut2an aji mumpung. Kayak wakil rakyat, mumpung jadi anggota DPR terus ngusulin anggaran bikin rumah aspirasi 200 juta per orang per tahun.... masih banyak saudara kita yg hari ini makan.. terus besuk makan apa bingung, masih banyak saudara kita yang syusysysyaaaahhhhh... jangan pakai aji mumpung....
BalasHapusDANA MEMANG TIDAK DITURUNKAN DENGAN ALASAN PIHAK PEMINJAM MASIH MEMPUNYAI HUTANG PRIBADI PADA PIHAK YANG MENYALURKAN DANA, DENGAN KATA LAIN DISITA / DI TANGGUHKAN MULAI DARI PERIODE PERTAMA DIBERIKAN SAMPAI PERIODE KE DUA INI SIMPAN PINJAM JUGA TIDAK DIBERIKAN PADAHAL SEMUA Ds. DIWILAYAH KEC. KERTOSONO KAB. NGANJUK SUDAH DIBERIKAN SEMUA, MOHON TANGGAPAN
BalasHapusmas (namanya kok serem sih.. SATAN), kalau tidak salah ada tim pengawasnya, kalau memang ada penyelewengan laporakan aja ke pengawas, atau kalau tdk mau resmi via website presiden, website pemda setempat,.... (detail link pengawasan sy belum tahu persis). salam
BalasHapusBPS Salurkan Honor RT dan RW
BalasHapusRabu, 11-Agustus-2010, 10:22:00
TIGARAKSA-Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang hari ini (Selasa 10/8), mulai menyalurkan pembayaran honor kepada ribuan Kepala Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
Honor ini diberikan sebagai upah diperbantukannya selama sensus penduduk 2010.
Menurut Kepala BPS Kabupaten Tangerang Agus Supriyanto, sebanyak 11.468 ketua RT dan 2583 ketua RW yang ada di Kabupaten Tangerang dan kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang bakal menerima honor.
“Setiap RT dan RW diberikan honor sebesar Rp 200 ribu, tetapi dipotong administrasi kantor pos Rp 5000. Dana yang disalurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010,” ungkapnya saat ditemui di ruangannya, Selasa (10/8).
Ia menerangkan, dana yang disalurkan oleh BPS pusat melalui 15 kantor pos yang sudah ditunjuk oleh BPS. Kantor pos tersebut di antaranya Tigaraksa, Balaraja, Curug, Kronjo, Cikupa, Pasar Kemis, Bojong Nangka, Legok, Serpong, BSD, Pondok Aren serta Ciputat. “Mudah-mudahan dalam waktu seminggu honor untuk RT dan RW sudah disalurkan semua,” ucapnya.
Dikatakan Agus, honor untuk RT dan RW di Kabupaten Tangerang mencapai Rp 2,7 miliar.
(sumber www.radarbanten.com)